Seretnya Bisnis di Tengah Bertumbuhnya Konsumsi

  • Juni 26, 2019

T ren konsumsi daging sapi di Indonesia dari tahun ke tahun, menurut Gabungan Pelaku Usaha Peternakan Sapi Potong Indonesia (Gapuspindo), selalu meningkat. Namun demikian, banyak tantangan usaha yang dihadapi peternak sapi potong lokal. Mulai dari tidak selarasnya data produksi hingga tumpang tindihnya regulasi. Direktur Eksekutif Gapuspindo Joni Liano berujar, konsumsi daging sapi meningkat setidaknya 8% per tahun. Akan tetapi permintaan tersebut belum di – ikuti dengan ketersediaan daging sapi di dalam ne – ge ri. Karena itu, pihaknya menilai sangat positif pro – gram Upaya Khusus Sapi Indukan Wajib Bunting (Up – sus Siwab) yang bertujuan meningkatkan populasi. Sayang, hingga saat ini hasilnya belum signifikan. Ironisnya, ketika Upsus Siwab sedang berjalan, keran impor daging beku malah dibuka dari negara yang belum terbebas dari penyakit mulut dan kuku (PMK). “Belum lagi regulasi kontradiktif lainnya,” beber Joni dalam seminar AGRINA Agribusiness Outlook 2019 di Jakarta, Kamis (11/4).

Regulasi dan Segmentasi pasar

Sebagai pelaku usaha, Joni melihat paling tidak ada lima regulasi yang mengganjal pembangunan peternakan sapi potong di Indonesia. Pertama, UU 41 Pasal 36b, terkait pemeliharaan penggemukan sapi selama minimal 120 hari. Padahal semestinya tergantung bobot awal penggemukan dan penambahan bobot hariannya. Kedua, Permendag No.96/2018 tentang penetapan harga acuan pembelian di tingkat petani dan harga acuan penjualan di konsumen. Ketiga, Permenkeu No.28/PMK.010/2017 tentang penetapan tarif bea masuk. Berikutnya, Permentan No.02/2017 yang mengatur setiap importasi lima sapi bakalan harus diikuti pemasukan satu indukan. “Impor indukan bisa diterapkan berdasarkan kapasitas kandang feedloter. Maksimal 3%, kandang masih layak digunakan untuk pengembangan indukan,” kutip dia dari kajian Fapet Unpad. Kemudian, PP 4/2016 dan SK Mentan No.2556/ 2016 yang mengizinkan impor dari negara belum be bas PMK, khususnya daging kerbau dari India.

Tujuannya memang untuk menurunkan harga da – ging di angka Rp80 ribu/kg sesuai Permendag No.96/2018. Namun kenyataannya, merunut data BPS, harga rata-rata di pasar berada di level Rp107 ribu/kg sepanjang tahun lalu. Di sisi lain, realisasi impor daging kerbau India se – jak 2016 terus meningkat. Tahun lalu, ungkap Joni, volume impor mencapai 79.634 ton atau tumbuh 46%. Awalnya impor hanya untuk industri peng olahan, tapi kini sudah ma – suk ke mana-mana dan dijual secara oplos bersama daging sapi di pasar tradisional. “Harusnya dilakukan segmen – tasi antara daging sapi dan da – ging kerbau. Konsumen turut dirugikan karena tidak ada pe – misahan. Meskipun daging sapi lebih mahal, mereka akan tetap memilih,” saran Joni.

Harmonisasi Data

Selain kebijakan, ia menyoroti perbedaan data produksi dan kon sumsi antara Kementerian Pertanian, Gapus pindo, dan Badan Pusat Statistik (BPS). Gapuspindo, ulas Joni, memproyeksikan terdapat defisit daging sapi sebesar 426.624 ton pada 2019. Sebab dari ke butuhan yang diprediksi mencapai 782.830 ton atau naik 8,10% pada 2019, hanya sekitar 356.206 ton produksi lokal. Sementara itu, Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementan, merilis proyeksi kebutuhan le – bih sedikit, yakni 712.893 ton dan produksi di angka 360.397 ton. Sehingga defisitnya hanya 352.496 ton. Lain lagi dengan proyeksi data BPS, produksi daging sapi akan menyentuh 404.590 ton dengan kebutuhan 686.270 ton, atau defisit 281.680 ton. Joni pun berharap, sebelum pemerintah meng – ambil kebijakan, ada baiknya melakukan harmo – nisasi data terlebih dahulu. “Jangan sampai kebijak – an yang diambil menjadi tidak tepat. Imbasnya sapi lokal akan terkuras,” tandasnya.

Fajar Sulaiman

E-mail : admin2@belnapfoundation.org